Description

KORAL, the NGO Coalition for Sustainable Fisheries and Marine Affairs, is a coalition consisting of non-governmental civil society organizations focusing on work and campaigns to realize sustainable fisheries and marine governance. KORAL was founded in 2020 and consists of 9 organizations, namely: Indonesian Forum for the Environment (WALHI), People’s Coalition for Fisheries Justice (KIARA), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), EcoNusa Foundation, Pandu Laut Nusantara, Greenpeace Indonesia, Destructive Fishing Watch (DFW), the Terangi Foundation and the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). These organizations took the initiative to collaborate under the tagline #BersamaJagaLaut.

PURPOSE

Carry out critical research, public discussions, and develop recommendations for solutions at multiple levels and actions as part of advocacy and public campaigns to realize sustainable and equitable marine and fisheries governance in Indonesia, as well as implement the principles of participatory democracy.

Core Value

Collectively communicate problems that occur in society and the environment in relation to marine and fisheries to the government and policy makers.

KORAL Members

Pimpinan KORAL

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemunuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.
Greenpeace hadir karena bumi yang rapuh ini perlu suara. Butuh solusi. Butuh perubahan. Butuh aksi. Di seluruh dunia, Greenpeace berdiri bersama-sama dengan masyarakat, menuntut pertanggung jawaban berbagai pemerintahan dan perusahaan untuk bertanggung jawab. Mulai dari jalanan hingga ke tempat para pengambil keputusan, Greenpeace meyakini bahwa kita semua mempunyai kekuatan nyata jika kita bekerja sama. Greenpeace terus memastikan transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap kampanye, penggalangan dana, hingga manajemen penggunaan dananya. Tulang punggung kampanye Greenpeace adalah donasi dari individu-individu. Greenpeace adalah anggota dari Accountable Now, sebuah platform global organisasi-organisasi masyarakat sipil.
Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) didirikan pada bulan September 1999. TERANGI merupakan yayasan nirlaba yang bertujuan mendukung konservasi dan pengelolaan sumberdaya terumbu karang Indonesia secara berkelanjutan.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri pada tanggal 6 april 2003. Organisasi nirlaba ini diinisiasi oleh WALHI, Bina Desa, JALA (Jaringan Advokasi untuk Nelayan Sumatera Utara), Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), dan individu-individu yang menaruh perhatian terhadap isu kelautan dan perikanan. Sejak awal berdiri, KIARA berkomitmen untuk memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia.
Pandu Laut Nusantara adalah gerakan kolektif independen yang berbasis kesukarelawanan yang memiliki kesadaran bersama untuk menjaga dan merawat laut Indonesia. Kegiatan utama kami adalah melakukan edukasi dan kampanye untuk menjaga dan melindungi laut dari berbagai ancaman demi masa depan.
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merupakan lembaga nasional berbentuk aliansi/konsorsium terbuka yang menghimpun institusi dan individu yang peduli terhadap praktek destructive fishing (DF) atau kegiatan Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan (Pitral), kemiskinan, adaptasi perubahan iklim dan bencana alam di Indonesia. Semangat aliansi ini terbangun untuk menghapus praktek Pitral secara komprehensif dan mempromosikan pola perikanan yang berkelanjutan.
ICEL adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang independen untuk hukum lingkungan, terlibat dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
Indonesia Ocean Justice Initiative adalah think tank independen dan kelompok advokasi kebijakan yang mendukung Pemerintah Indonesia dengan memberikan saran kebijakan berbasis bukti tentang tata kelola laut.

Yayasan Ekosistim Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengangkat pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia dengan memberi penguatan terhadap inisiatif-inisiatif lokal. Untuk itu, EcoNusa mendorong pembangunan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat madani, bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan strategi untuk advokasi, kampanye, komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. EcoNusa juga mempromosikan dialog antarpemangku kepentingan untuk makin mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus juga untuk mengangkat keadilan, konservasi, dan transparansi. Yayasan ini resmi berdiri sejak 21 Juli 2017 dan berbasis di Jakarta.

Yayasan EcoNusa menjembatani komunikasi antara pemangku kepentingan di wilayah timur Indonesia (Tanah Papua dan Maluku). Tujuannya untuk memaksimalkan praktik terbaik dalam hal perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan melalui kegiatan nyata bersama masyarakat lokal. Yayasan EcoNusa juga mempromosikan nilai-nilai kedaulatan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam kepada para pembuat kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional.