PERANGKAP KERJA PAKSA DI KAPAL IKAN INDONESIA
Perangkap kerja paksa dimulai sejak gerbang perekrutan ilegal dibuka. Pada April 2022, Maruli, Anwar, dan puluhan orang lainnya yang akan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) direkrut via media sosial dengan
Perangkap kerja paksa dimulai sejak gerbang perekrutan ilegal dibuka. Pada April 2022, Maruli, Anwar, dan puluhan orang lainnya yang akan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) direkrut via media sosial dengan
Presiden Joko Widodo pada 6 Maret lalu, resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). PIT masuk dalam bingkai kebijakan Ekonomi Biru yang terdiri
Indonesia turut menyumbang tenaga pekerja migran bagi beberapa negara. Negara-negara seperti China, Korea Selatan, Spanyol, dan negara-negara di Asia Tenggara menjadi destinasi penyambung nasib bagi para ABK Migran asal Indonesia.
Pimpinan adat Negeri Buano Selatan, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memasang tanda sasi laut di pesisir pantai negeri mereka, pada 13 Oktober 2022. (Foto: ANTARA/HO-LPPM Maluku) Indonesia tidak
Greenpeace Indonesia dalam aksi damainya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, 23 Februari 2023. Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk bertuliskan pesan “LINDUNGI LAUT SELAMANYA” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat,
KORAL, Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan adalah koalisi yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil non pemerintah yang memiliki fokus kerja dan kampanye mewujudkan tata kelola perikanan dan kelautan berkelanjutan. KORAL didirikan pada tahun 2020 dan terdiri dari 9 organisasi, yakni: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Yayasan EcoNusa, Pandu Laut Nusantara, Greenpeace Indonesia, Destructive Fishing Watch (DFW), Yayasan Terangi dan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL). Organisasi-organisasi ini mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dibawah tagline #BersamaJagaLaut.
Yayasan Ekosistim Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengangkat pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia dengan memberi penguatan terhadap inisiatif-inisiatif lokal. Untuk itu, EcoNusa mendorong pembangunan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat madani, bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan strategi untuk advokasi, kampanye, komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. EcoNusa juga mempromosikan dialog antarpemangku kepentingan untuk makin mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus juga untuk mengangkat keadilan, konservasi, dan transparansi. Yayasan ini resmi berdiri sejak 21 Juli 2017 dan berbasis di Jakarta.
Yayasan EcoNusa menjembatani komunikasi antara pemangku kepentingan di wilayah timur Indonesia (Tanah Papua dan Maluku). Tujuannya untuk memaksimalkan praktik terbaik dalam hal perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan melalui kegiatan nyata bersama masyarakat lokal. Yayasan EcoNusa juga mempromosikan nilai-nilai kedaulatan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam kepada para pembuat kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional.