KKP AKAN REVISI REGULASI AGAR LEBIH MUDAH DAPAT BBM BERSUBSIDI: APAKAH TEPAT?

Dalam data yang dikeluarkan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), sebanyak 88,28% nelayan kecil yang tersebar di puluhan provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia dan mereka belum mendapatkan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga 2021. Agaknya ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah di tahun 2022 hingga memasuki tahun 2023. Contohnya saja ribuan nelayan […]

HARI LINGKUNGAN HIDUP: STOP ALIH FUNGSI LAHAN, MANGROVE WAJIB DIPERBANYAK DAN DIPERTAHANKAN!

Indonesia sudah berada dalam pusaran krisis iklim. Daerah pesisir dan perairan laut menjadi “sasaran empuk” dampak dari perubahan iklim dengan adanya banjir yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Semarang, Pekalongan, dan daerah pesisir pulau Jawa lainnya. Kejadian ini bukan hanya merugikan secara materiil, namun juga membahayakan jiwa masyarakat yang terdampak. Bagaimana tidak, diakibatkan oleh […]

POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 4 (FINAL PART)

Pada bagian terakhir ini, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) akan merangkum permasalahan terakhir terkait kerawanan kerja Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP) di kapal ikan asing. Salah satu rantai dari pencegahan dan penyelesaian permasalahan terkait PMI PP adalah di akses informasi dan pengaduan. Lemahnya sistem informasi publik dan penanganan pengaduan yang berdampak pada rendahnya […]

KENAIKAN PNBP PASCAPRODUKSI: DITOLAK NELAYAN, DIPERTANYAKAN DPR

Baru-baru ini sektor kelautan dan perikanan Indonesia digegerkan dengan isu adanya kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi  sebesar 5% dan 10%. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam PP tersebut dijabarkan […]

KONFLIK LAUT MASIH BERLARUT-LARUT: 2023 MENJADI TAHUN KRUSIAL

Konflik laut nyatanya masih menjadi isu yang mengintai dalam diam. Bukan rahasia lagi, bahwa Indonesia sudah mengalami krisis konflik laut dengan beberapa negara. Misalnya saja pada pertemuan di Hanoi Vietnam pada bulan November, Indonesia dan Vietnam membahas mengenai konflik wilayah laut antar dua negara. (BACA: Jika Indonesia Mengalah Ke Vietnam Soal ZEE, Apa Pengaruhnya Bagi […]

ANCAMAN BAGI LINGKUNGAN, PERPPU CIPTA KERJA MELEMAHKAN ESENSI PENGHITUNGAN DAYA DUKUNG ALAM DENGAN MENURUNKAN STATUS AMDAL MENJADI “TIDAK WAJIB”!

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja (CK) dibuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang problematik karena berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU CK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan inkonstitusional bersyarat.  Bukan hanya problematik karena bertentangan dengan UUD 1945, Perppu CK juga bertentangan dengan semangat keberlanjutan dan […]

HARI HAM NELAYAN DAN MASYARAKAT SIPIL: HAK NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK HIDUP DAN MELANJUTKAN HIDUP YANG SEJAHTERA, AMAN DAN TENTRAM

Sektor kelautan dan perikanan (KP) menjadi salah satu fokus program utama yang dijalankan Pemerintah. Hal ini dikarenakan industri kelautan dan perikanan merupakan bagian besar dari negara maritim kita yang menyumbang pemasukan negara cukup besar. Per tahun 2022 yang lalu, sektor KP turut menyumbang 1,79 Triliun Rupiah (KKP, 2023). Nelayan pun turut berkontribusi dalam pencapaian PNBP […]

POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 2

Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP) masih menghadapi persoalan rumit yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dalam artikel koalisi yang lalu, permasalahan yang dibahas adalah yang terjadi di sisi internasional, nasional, dan regional. Akar permasalahan lain yang masih belum mampu diselesaikan adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan kelembagaan pelindungan PMI Pelaut Perikanan dan ketimpangan […]

POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 3

Jika sebelumnya sudah membahas perihal akar masalah yang terjadi di sisi internasional, nasional, dan regional hingga ke tumpang tindih kewenangan, pada part terakhir ini, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) sebagai bagian dari KORAL, kali ini akan membahas dua akar permasalahan terakhir dalam seri permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP) yaitu pertama, […]