KOALISI SSI TOLAK TAMBANG EMAS YANG BERPOTENSI MERUSAK KEPULAUAN SANGIHE
Diaspora Sangihe dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Save Sangihe Island (SSI) mengadakan unjuk rasa secara damai pada Kamis, 7 Juli 2022 di Jakarta, tepatnya di depan gedung Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Kedutaan Besar Kanada. Unjuk rasa ini bertujuan untuk menghentikan dan mencabut izin operasi PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang masih mengirimkan […]
PRESS RELEASE: KOALISI DAN KORAL – JALAN PANJANG WARGA LINDUNGI SANGIHE DARI KEPUNGAN TAMBANG
Jakarta, 12 Juli 2022 Enam orang warga Pulau Sangihe mendatangi Propam Mabes Polri untuk membuat pengaduan terkait dugaan pelanggaran etik anggota Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe serta menggelar aksi di beberapa titik agar berbagai aktivitas tambang di Kepulauan Sangihe dihentikan. Koordinator SSI Jan Takasiaheng mengatakan, kunjungan keenam warga Sangihe ini adalah bentuk perlawanan untuk menjaga tanah […]
BEBASKAN SANGIHE DARI KEPUNGAN TAMBANG!! – UNDANGAN PELIPUTAN AKSI BAGI REKAN JURNALIS
PTUN Manado telah mengeluarkan Putusan No. 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo berisi pembatalan Izin Lingkungan dan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Izin Lingkungan PT TMS di Sangihe pada 2 Juni 2022. Namun, meskipun keputusan tersebut telah disahkan, PT TMS tidak menghormati putusan tersebut. PT TMS justru mengirim berbagai alat berat ke Sangihe yang sampai saat ini masih berada di dalam […]
PRESS RELEASE: PENANGKAPAN IKAN TERUKUR VERSI KKP SARAT MASALAH, KORAL TEGASKAN KEMBALI PENOLAKAN
Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut KORAL, aturan baru itu mendegradasi peran negara karena menjadi sejajar dengan pelaku usaha perikanan. Beleid baru itu diketahui masih digodok dan perlu mendapatkan pandangan akhir dari Presiden. Penolakan disampaikan […]
RINGKASAN EKSEKUTIF: Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Periode kedua pemerintahan Joko Widodo (2019-2024) sudah memasuki tahun ketiga. Menariknya berbagai produk kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kian berorientasi neoliberal. Salah satunya sektor perikanan tangkap. Hal ini tercermin dari rencana pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen-KP tentang penerapan sistem kontrak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). […]
Laut Arafura Rawan Pelanggaran Tenaga Kerja Perikanan, 6 Desember 2021
RUU Cipta Kerja Tenggelamkan Nelayan Kecil dan Tradisional
KORAL Menolak Aturan Cantrang Yang Telah Merugikan Nelayan dan Merusak Habitat
Pengoperasian Kembali Alat Tangkap Cantrang Menyusahkan Nelayan Anambas, 3 September 2020
