Press Release – UDANG-ISME KEMENTERIAN ESDM DALAM KASUS KONTRAK KARYA PT TMS DI SANGIHE
Press Release 13 September 2023: UDANG-ISME KEMENTERIAN ESDM DALAM KASUS KONTRAK KARYA PT TMS DI SANGIHE Pernyataan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba ESDM pada CNN Indonesia 10 September 2023 dan rilis media 9 September 2023 dari Baru Gold (PT TMS) dengan judul “Baru Gold finalizes new application with Indonesia for Sangihe Project” (Baru Gold telah […]
UNDANGAN KONFERENSI PERS: SSI & KORAL (15 SEPTEMBER 2023)
Siasat Selamatkan Sangihe Halo, Sobat KORAL! Masih ingatkah kamu akan kisah perjuangan masyarakat Sangihe untuk bebas dari kepungan tambang? Saat ini kami ingin mengundang kalian semua untuk turut hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dan masyarakat yang peduli akan Pulau Sangihe ke acara: Konferensi Pers SSI (Save Sangihe Island) & KORAL (Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan […]
SIARAN PERS – SSI dan KORAL: “Kementerian ESDM Jalankan Putusan MA dan Tindak Tegas PT. TMS”
Siaran Pers Bersama SSI dan KORAL: “Kementerian ESDM Jalankan Putusan MA dan Tindak Tegas PT. TMS” Sangihe dan Jakarta. 20 Januari 2023 – Perjuangan masyarakat Sangihe untuk meraih keadilan memasuki tahun kedua sejak deklarasi gerakan penyelamatan Pulau Sangihe dimulai 2021 lalu. Sejak pertengahan 2022, Gerakan SSI bersama Koalisi KORAL telah menjalankan rangkaian langkah litigasi yakni […]
SIARAN PERS KORAL: “Persoalan Kepulauan Widi, Momentum Negara Perbaiki Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”SIARAN PERS KORAL:
KORAL BERPERAN STRATEGIS UNTUK BANGUN NARASI LAUT PADA 2050
KORAL sebagai Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan, perlu merancang narasi dan skenario tentang ocean narrative (narasi kelautan) pada 2050, karena akan menjadi titik krusial dalam menentukan situasi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia. Rancangan tersebut diharapkan dapat dikerjakan secara kolektif dan dijadikan bahan bacaan strategis khususnya oleh para pengambil kebijakan. Hal disampaikan oleh CEO […]
KOALISI SSI TOLAK TAMBANG EMAS YANG BERPOTENSI MERUSAK KEPULAUAN SANGIHE
Diaspora Sangihe dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Save Sangihe Island (SSI) mengadakan unjuk rasa secara damai pada Kamis, 7 Juli 2022 di Jakarta, tepatnya di depan gedung Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Kedutaan Besar Kanada. Unjuk rasa ini bertujuan untuk menghentikan dan mencabut izin operasi PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang masih mengirimkan […]
PRESS RELEASE: KOALISI DAN KORAL – JALAN PANJANG WARGA LINDUNGI SANGIHE DARI KEPUNGAN TAMBANG
Jakarta, 12 Juli 2022 Enam orang warga Pulau Sangihe mendatangi Propam Mabes Polri untuk membuat pengaduan terkait dugaan pelanggaran etik anggota Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe serta menggelar aksi di beberapa titik agar berbagai aktivitas tambang di Kepulauan Sangihe dihentikan. Koordinator SSI Jan Takasiaheng mengatakan, kunjungan keenam warga Sangihe ini adalah bentuk perlawanan untuk menjaga tanah […]
BEBASKAN SANGIHE DARI KEPUNGAN TAMBANG!! – UNDANGAN PELIPUTAN AKSI BAGI REKAN JURNALIS
PTUN Manado telah mengeluarkan Putusan No. 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo berisi pembatalan Izin Lingkungan dan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Izin Lingkungan PT TMS di Sangihe pada 2 Juni 2022. Namun, meskipun keputusan tersebut telah disahkan, PT TMS tidak menghormati putusan tersebut. PT TMS justru mengirim berbagai alat berat ke Sangihe yang sampai saat ini masih berada di dalam […]
PRESS RELEASE: PENANGKAPAN IKAN TERUKUR VERSI KKP SARAT MASALAH, KORAL TEGASKAN KEMBALI PENOLAKAN
Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut KORAL, aturan baru itu mendegradasi peran negara karena menjadi sejajar dengan pelaku usaha perikanan. Beleid baru itu diketahui masih digodok dan perlu mendapatkan pandangan akhir dari Presiden. Penolakan disampaikan […]
RINGKASAN EKSEKUTIF: Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Periode kedua pemerintahan Joko Widodo (2019-2024) sudah memasuki tahun ketiga. Menariknya berbagai produk kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kian berorientasi neoliberal. Salah satunya sektor perikanan tangkap. Hal ini tercermin dari rencana pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen-KP tentang penerapan sistem kontrak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). […]
