PERDAGANGAN MANUSIA BELUM RAMPUNG DITANGANI, KAPAL ILEGAL KEMBALI ANCAM PERAIRAN INDONESIA
Foto kapal asing ilegal yang diduga memasuki Laut Arafura pada Januari 2024. Doc. Kompas Penangkapan kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 menjadi refleksi minimnya atensi terhadap isu perdagangan manusia di Negara Indonesia. Penangkapan ini didasarkan pada dugaan alih muatan ikan ilegal sebanyak 100 ton, dugaan perdagangan manusia terhadap Anak Buah Kapal (ABK) perikanan, […]
KASUS PULAU REMPANG TERINDIKASI PELANGGARAN HAM, PEMERINTAH KEMANA?
Foto: Bentrokan di Pulau Rempang (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna) Sobat KORAL, masih ingatkah dengan insiden Pulau Rempang? Insiden di Pulau Rempang merupakan sebuah peristiwa tragis yang mengguncang hati banyak individu, KORAL ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya menghormati dan memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Pada tanggal 24 Maret merupakan Hari Internasional untuk Kebenaran Tentang Pelanggaran HAM […]
Pernyataan Sikap KORAL dan Tim 9 terhadap Penangkapan Kapal Diduga Terlibat IUU Fishing dan Indikasi Perdagangan Manusia di WPP 718 oleh PSDKP KKP
Pada 14 April dini hari, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) di perairan Laut Arafura, Maluku. Penangkapan tersebut dilakukan usai KM MUS diduga melakukan alih muatan (transshipment) ikan secara ilegal, menyelundupkan bahan bakar minyak (BBM), dan terindikasi terlibat […]
PT Gema Kreasi Perdana (GKP) Keliru Tafsirkan Putusan MK Nomor Perkara 35/PUU-XXI/2023
Siaran Pers Bersama Jakarta, 27 Maret 2024. PT Gema Kreasi Perdana (GKP) perusahaan pertambangan nikel berkeras untuk terus menambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, dengan bekal mengutip sebagian Putusan MK dalam perkara penambangan di pulau kecil. Hal itu termuat dalam artikel berita situs berita bertajuk “PT Gema Kreasi Perdana Respon Putusan MK Soal Penambangan […]
Warga Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menang, MK Menolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana untuk Merevisi UU PWP3K
Siaran PersKoalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) Foto: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 21 Maret 2024 – Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) No. 27 tahun 2007 jo No. 1 Tahun 2014, yang terdaftar […]
INDONESIA – SPANYOL BAHAS SERTIFIKASI MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT (MRA) , TONGGAK PENTING PENINGKATAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN
Pada bulan Februari 2024, Pemerintah Indonesia dan Spanyol telah mencapai kesepakatan yang signifikan dengan menandatangani Perjanjian Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) untuk Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di Madrid, Spanyol. MRA ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri, untuk meningkatkan perlindungan bagi […]
TAPMI: PELAUT MIGRAN ADALAH PEKERJA MIGRAN
Pada tanggal 7 Februari 2024, Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) memainkan peran kunci sebagai “Pihak Terkait” dalam uji materi atau judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 127/PUU-XXI/2023. Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 6 Februari 2024, TAPMI memberikan keterangannya secara langsung di hadapan Majelis Hakim MK. TAPMI menegaskan kerangka argumentasinya […]
JELANG PEMILU 2024, APAKAH REALISASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN SUDAH MAKSIMAL?
Sebagai negara demokrasi, saat ini Indonesia sedang berada di puncak pesta demokrasi. Seperti yang Sobat KORAL ketahui, dalam waktu dekat ini masyarakat Indonesia akan serentak memilih kepala negara setelah dua kali masa jabatan Presiden Joko Widodo. Terdapat tiga calon kandidat yang akan maju menjadi calon kepala negara Indonesia. Momentum ini penting untuk mengkritisi visi, misi, […]
KRISIS IKLIM PERLU DISIKAPI SECARA UTUH, PROAKTIF DAN BERKEADILAN
Conference of the Parties (COP) 28 Dubai yang diselenggarakan pada 13 Desember belum menghasilkan kesepakatan aksi iklim yang mempertegas aksi untuk mencegah bumi dari dampak krisis iklim yang lebih buruk. Naskah global stocktake memang mencatat adanya kesadaran dan kepedulian seluruh delegasi negara terhadap perubahan iklim, tantangan pada sektor energi serta suhu bumi yang yang mencapai […]
