PERANGKAP KERJA PAKSA DI KAPAL IKAN INDONESIA
Perangkap kerja paksa dimulai sejak gerbang perekrutan ilegal dibuka. Pada April 2022, Maruli, Anwar, dan puluhan orang lainnya yang akan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) direkrut via media sosial dengan bersyaratkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Diiming-imingi gaji Rp 12 juta (US$791) per bulan dan dijanjikan makanan, kopi, dan rokok selama […]
ABK MIGRAN DAN KASUS KEKERASAN BERBASIS RAS DITENGAH LAUT
Indonesia turut menyumbang tenaga pekerja migran bagi beberapa negara. Negara-negara seperti China, Korea Selatan, Spanyol, dan negara-negara di Asia Tenggara menjadi destinasi penyambung nasib bagi para ABK Migran asal Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia menyumbang 2,2 juta Jiwa yang bekerja sebagai awak kapal perikanan (AKP). Namun sayangnya, tidak semua negara […]
HARI MASYARAKAT ADAT: DIHANTUI KRISIS IKLIM, DIMARJINALKAN REGULASI
Indonesia tidak hanya lahir dari perjuangan proklamator dan sejumlah orang yang berdelegasi di kancah internasional. Indonesia juga lahir dari masyarakat adat yang sudah ada sejak Bumi Khatulistiwa ini belum bernama. Masyarakat adat dalam eksistensinya, memiliki tradisi dan kepercayaan yang kuat akan hubungan manusia dan alam. Maka dari itu, hampir seluruh tradisi mereka akan mengacu pada […]
“UNGKAPAN SAYANG” PEMERINTAH UNTUK AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN INDONESIA
Tahun 2023 masih pada kuartal pertama, namun pemerintah Indonesia sudah dua kali memberikan “ungkapan sayang” untuk awak kapal perikanan (AKP) migran. Dalam sejumlah kesempatan, terungkap sinyal komitmen untuk pembenahan tata kelola pelindungan AKP migran Indonesia. Greenpeace Indonesia dan sejumlah organisasi memandang momentum ini penting menjadi dorongan bagi pemerintah yang hingga kini dinilai belum maksimal dalam […]
POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 3
Jika sebelumnya sudah membahas perihal akar masalah yang terjadi di sisi internasional, nasional, dan regional hingga ke tumpang tindih kewenangan, pada part terakhir ini, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) sebagai bagian dari KORAL, kali ini akan membahas dua akar permasalahan terakhir dalam seri permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP) yaitu pertama, […]
POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 1
Pelaut Perikanan merupakan satu dari beberapa jenis pekerjaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Mulai dari tindak penipuan, kecelakaan kerja, kerja paksa dan perbudakan modern yang mengancam nyawa. Ada beberapa akar masalah yang menjadikan perlindungan bagi pelaut perikanan masih belum maksimal dan mengurangi intensitas kerugian bagi mereka yang akan dirangkum menjadi beberapa poin yaitu: Kelemahan […]
HARI PEKERJA MIGRAN INTERNASIONAL: GOTONG ROYONG LINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengeluarkan fakta lapangan yang menyedihkan. Menurut World Bank, sebanyak 9 juta Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dan tersebar di beberapa negara penempatan. Namun, sebanyak 4,5 juta PMI tidak terdaftar dalam sistem yang dikelola Pemerintah karena adanya pemalsuan dokumen dan sindikat tidak bertanggungjawab (BP2MI, November […]
JELANG 2023: MARI PERBAIKI NASIB AKP MIGRAN!
Menurut data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mencatat dari 1 Januari 2018 hingga 31 Mei 2021, terdapat 415 kasus Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang diadukan ke BP2MI yang didominasi aduan eksploitasi. Selain itu, BP2MI juga menangani pengaduan dan kepulangan PMI ABK selama Januari-Desember 2021 sebanyak 2.070 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan masukan […]
MENGAWASI SISTEM PEMBAYARAN AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN
Pemerintah masih perlu melakukan pengawasan penuh terhadap sistem pengupahan awak kapal penangkap ikan di dalam negeri atau di dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan awak kapal penangkap ikan. Bekerja sebagai awak kapal penangkap ikan dikenal berbahaya dan sulit. Sayangnya, pemerintah masih perlu mendapatkan alat untuk memantau upah awak kapal penangkap ikan. […]
JELANG 2023: LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM: MASYARAKAT DAN NELAYAN HADAPI TIGA MASALAH SERIUS
Masifnya pembangunan di pesisir dan pulau-pulau di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap masyarakat khususnya nelayan dan lingkungan pesisir. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemerintah dalam implementasinya belum memiliki niat yang baik untuk menyelamatkan pesisir dan pulau kecil sesuai amanah UU […]
