POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 4 (FINAL PART)
Pada bagian terakhir ini, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) akan merangkum permasalahan terakhir terkait kerawanan kerja Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP) di kapal ikan asing. Salah satu rantai dari pencegahan dan penyelesaian permasalahan terkait PMI PP adalah di akses informasi dan pengaduan. Lemahnya sistem informasi publik dan penanganan pengaduan yang berdampak pada rendahnya […]
KONFLIK LAUT MASIH BERLARUT-LARUT: 2023 MENJADI TAHUN KRUSIAL
Konflik laut nyatanya masih menjadi isu yang mengintai dalam diam. Bukan rahasia lagi, bahwa Indonesia sudah mengalami krisis konflik laut dengan beberapa negara. Misalnya saja pada pertemuan di Hanoi Vietnam pada bulan November, Indonesia dan Vietnam membahas mengenai konflik wilayah laut antar dua negara. (BACA: Jika Indonesia Mengalah Ke Vietnam Soal ZEE, Apa Pengaruhnya Bagi […]
ANCAMAN BAGI LINGKUNGAN, PERPPU CIPTA KERJA MELEMAHKAN ESENSI PENGHITUNGAN DAYA DUKUNG ALAM DENGAN MENURUNKAN STATUS AMDAL MENJADI “TIDAK WAJIB”!
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja (CK) dibuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang problematik karena berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU CK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan inkonstitusional bersyarat. Bukan hanya problematik karena bertentangan dengan UUD 1945, Perppu CK juga bertentangan dengan semangat keberlanjutan dan […]
POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 2
Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP) masih menghadapi persoalan rumit yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dalam artikel koalisi yang lalu, permasalahan yang dibahas adalah yang terjadi di sisi internasional, nasional, dan regional. Akar permasalahan lain yang masih belum mampu diselesaikan adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan kelembagaan pelindungan PMI Pelaut Perikanan dan ketimpangan […]
CATATAN KORAL: PERPPU CIPTA KERJA MENERABAS PUTUSAN MK DAN CACAT PROSEDURAL – SEBUAH KAJIAN SEKTOR RUANG LAUT*
Jakarta, 08 Januari 2023 – Perairan Indonesia memiliki peluang pemanfaatan yang sangat menggiurkan. Bukan hanya kaya akan sumber daya hayati dan energi yang tinggi, ruang laut Indonesia juga strategis untuk jalur pelayaran dan instalasi laut. Mulai dari nelayan kecil tradisional hingga ke kapal berukuran besar, mulai dari area konservasi hingga ke kabel bawah laut, ruang […]
POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 1
Pelaut Perikanan merupakan satu dari beberapa jenis pekerjaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Mulai dari tindak penipuan, kecelakaan kerja, kerja paksa dan perbudakan modern yang mengancam nyawa. Ada beberapa akar masalah yang menjadikan perlindungan bagi pelaut perikanan masih belum maksimal dan mengurangi intensitas kerugian bagi mereka yang akan dirangkum menjadi beberapa poin yaitu: Kelemahan […]
PENGKHIANATAN DI AKHIR TAHUN: PEMERINTAH TERBITKAN PERPU CIPTA KERJA DILANDASI UNDANG-UNDANG INKONSTITUSIONAL*
Jakarta, 01 Januari 2023 – Seperti diketahui, Undang-Undang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan disahkan. MK juga memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana […]
UU CIPTA KERJA SI “PALING BAIK“: JANGAN LUPAKAN SISI GELAPNYA!
Lama tidak terdengar hembusan kabar baru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjabarkan “narasi” baru mengenai UU CK atau Omnibus Law ini. Seperti yang diketahui, UU CK juga ikut mengatur sektor kelautan dan perikanan. Ada topik terbaru terkait UU CK di sektor KP, yaitu mengenai perizinan nelayan kecil. Nelayan kecil […]
JELANG 2023: MARI PERBAIKI NASIB AKP MIGRAN!
Menurut data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mencatat dari 1 Januari 2018 hingga 31 Mei 2021, terdapat 415 kasus Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang diadukan ke BP2MI yang didominasi aduan eksploitasi. Selain itu, BP2MI juga menangani pengaduan dan kepulangan PMI ABK selama Januari-Desember 2021 sebanyak 2.070 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan masukan […]
PULAU-PULAU INDONESIA DIINTAI UNTUK DILELANG: BAGAIMANA NASIB DI MASA MENDATANG?
Akhir November lalu, Indonesia digemparkan dengan pelelangan ratusan pulau di gugusan Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kepulauan yang menjadi rumah bagi ratusan spesies langka dan terumbu karang serta mangrove yang masih subur ini dilelang oleh Sotheby’s Concierge Auctions, sebuah situs digital yang menyediakan platform penjualan real estate terbesar di Amerika Serikat. Nota kesepahaman telah […]
