STRANAS BISNIS HAM: DAPATKAH MENYELESAIKAN PELANGGARAN HAM DI LAUT?

Pada Selasa, 26 September 2023, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No. tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM). Stranas BHAM, harapannya menjadi acuan tentang kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggungjawab pelaku usaha, serta hak korban pelanggaran HAM untuk mendapat akses atas pemulihan yang “efektif, sah, dapat diakses, beri kepastian, adil, transaran, […]

RENTETAN PELANGGARAN HAK AWAK KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN MUARA BARU

Awak Kapal Perikanan (AKP) merupakan pekerjaan yang berat dan tidak memiliki kepastian. Sudah seharusnya, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan AKP. Namun, temuan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta menemukan adanya praktik pelanggaran hak tenaga kerja dari aspek perekrutan, proses kerja, […]

TANPA AMDAL, BAHLIL BERAMBISI MENGGUSUR WARGA PULAU REMPANG DEMI INVESTASI TIONGKOK

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia lagi-lagi mengeluarkan pernyataan tidak berdasar. Pada konferensi pers Senin (25/09/2023), Bahlil yang selalu mengatasnamakan dirinya sebagai orang kampung mengklaim masyarakat Rempang bersedia dipindahkan ke lokasi lain di pulau yang sama secara sukarela. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan keinginan mayoritas masyarakat di lima Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang. Temuan […]

KETEGANGAN DI PULAU REMPANG: ATAS NAMA INVESTASI, SEMUA BISA “DIATASI” – PART 2

Jika sebelumnya Sobat KORAL sudah berkenalan dengan isu dan konflik di Pulau Rempang, serta alasan mengapa Pulau Rempang bernilai lebih dari sekadar nilai investasi (BACA: KETEGANGAN DI PULAU REMPANG: ATAS NAMA INVESTASI, SEMUA BISA “DIATASI” – PART 1); pada Part 2 kali ini KORAL akan mengulik nurani Sobat KORAL dengan sejumlah temuan aneh dibalik proyek […]

KETEGANGAN DI PULAU REMPANG: ATAS NAMA INVESTASI, SEMUA BISA “DIATASI” – PART 1

Hari Tanpa Kekerasan Internasional merupakan salah satu hari penting yang dirayakan dunia pada bulan Oktober. Dilansir dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), resolusi Majelis Umum A/RES/61/271 tanggal 15 Juni 2007 menetapkan peringatan Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Masih dari situs yang sama, prinsip non-kekerasan – juga dikenal sebagai perlawanan tanpa kekerasan – menolak penggunaan kekerasan fisik untuk […]

KABAR BAIK! KKP PANTAU KAPAL ILLEGAL FISHING 24 JAM

Dilansir dari Republika, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inovasi penggunaan alat Vessel Monitoring System (VMS) untuk memantau kapal-kapal yang berpotensi melakukan illegal fishing selama 24 jam. Plt. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Hendra Yusran Siry menyebutkan, langkah untuk mengatasi praktik illegal fishing dengan membentuk command center agar pergerakan kapal-kapal penangkap […]

MENAMBANG MAUT DAN KEHANCURAN EKOSISTEM DI PULAU KECIL: KOMITMEN PEMERINTAH CENDERUNG KERDIL

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.508 pulau (Kementerian Luar Negeri) yang dihuni oleh 360 suku bangsa. Tentunya manusia dan alam sudah hidup saling berdampingan sejak zaman nenek moyang kita dalam ruang hidup yang sama. Ekosistem pun bak rantai yang saling bertaut dan saling berdampak satu sama lain.  Berbicara mengenai ekosistem dan ruang […]

PEMERINTAH DIDESAK HENTIKAN PENGGUSURAN RIBUAN MASYARAKAT DI PULAU REMPANG UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI SKALA BESAR

Setelah 78 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing, kehidupan masyarakat Indonesia di tingkat tapak tidak benar-benar berdaulat di atas bumi Nusantara ini. Tak sedikit warga negara Indonesia yang masih harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman investasi skala besar yang dipaksakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada tahun 2019, Pulau Komodo, di NTT, […]

LEBIH BERHARGA DARI EMAS: SANGIHE HARUS SELAMAT DARI TAMBANG!

Masih ingatkah Sobat KORAL akan kisah perjuangan warga Pulau Sangihe, Sulawesi Utara untuk lepas dari tambang emas? (Baca: Sangihe, Nasibmu Kini). April 2021 yang lalu, lebih dari setengah kawasan Pulau Sangihe dinyatakan sebagai wilayah pertambangan emas milik PT. Tambang Mas Sangihe (TMS). Hal ini diungkapkan anggota DPRD Sulawesi Utara, Winsulangi Salindeho, dari daerah pemilihan Nusa […]

CATATAN DIPLOMASI: MENDESAK DUA KEMENTERIAN BENAHI PELINDUNGAN AWAK KAPAL IKAN

Bersama koalisi masyarakat sipil yang tergabung dengan nama Tim 9, pertengahan Agustus 2023 lalu Greenpeace Indonesia mendatangi dua kementerian yang punya mandat dalam urusan tata kelola kelautan dan perikanan, serta pelindungan pekerja perikanan baik lokal dan migran Indonesia. Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).   […]