SISTEM KONTRAK PERIKANAN TANGKAP TERUKUR BATAL DIGULIRKAN?
Diperkenalkan ke publik pada akhir tahun 2021 yang lalu, perikanan tangkap terukur menjadi kebijakan kebanggaan, primadona Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak kala itu. Digadang-gadang sebagai kebijakan yang menjadi amanah Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan demi terwujudnya laut yang sehat untuk Indonesia sejahtera (KKP, Mei […]
HAK ATAS TANAH (HAT) KEPADA MASYARAKAT YANG TINGGAL DI ATAS AIR: REZIM AGARARIA VERSUS PENGELOLAAN RUANG LAUT
Dalam tata kelola sumber daya alam, Indonesia memiliki lembaga yang mempunyai wewenangnya masing-masing dan agenda yang beraneka ragam. Pengelolaan sumber daya kelautan dan daerah pesisir mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan bidang yang ada didaratan misalnya kehutanan. Hal ini menjadikan pengelolaan ruang laut lebih kompleks. Dalam “Tinjauan dan Contoh Peraturan Perundang-undangan Dalam Pengelolaan Pesisir di Daerah” […]
PANTASKAH ‘FLEXING’ KEBIJAKAN EKONOMI BIRU DI UNOC 2022?
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menggelar United Nations Oceans Conference setelah lima tahun sebelumnya berlangsung di New York, Amerika Serikat, perhelatan level global ini digelar pada 27 Juni hingga 1 Juli 2022 di Lisbon, Portugal. Konferensi kali ini memiliki tema besar “Scaling up Ocean Action Based on Science and Innovation for the Implementation of Goal 14: […]
MENANTI PENGESAHAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT BAGI KEADILAN MERATA UNTUK MASYARAKAT PESISIR
Indonesia merupakan negara kesatuan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara kepulauan, tentunya wilayah pesisir Indonesia tersedia pada tiap daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darah dan laut seperti yang dituliskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.27 […]
INKLUSIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN PERIKANAN DALAM EKONOMI BIRU INDONESIA
Ekonomi Biru menitikberatkan pada inovasi, teknologi dan pemanfaatan optimal yang memerlukan upaya sistematis untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk perikanan. Ini dapat terjadi dengan memunculkan kebijakan di tingkat hilir dan menaikkan kapasitas sumber daya manusia. Jadi tidak sekedar menjual produk mentah. Hal itu disampaikan oleh Rizal Idrus, Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (Unhas), […]
HARI KELAUTAN NASIONAL: SIAPKAN LAUT LESTARI UNTUK MASA DEPAN INDONESIA
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah mencapai 7,81 juta km². Maka tidak heran, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara sebagai negara kepulauan terbesar. Wilayah perairan Indonesia yang mengisi ⅔ wilayahnya, memiliki banyak keanekaragaman hayati dan kekayaan laut yang bisa menjamin kebutuhan hidup […]
NELAYAN TENGGELAM DALAM PROBLEMATIKA BAHAN BAKAR
Food and Agriculture Organization (FAO) merilis data bahwa posisi sektor perikanan yang berperan penting bagi sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat dengan jumlah nelayan Indonesia yang tidak sedikit. Data per tahun 2017 mengungkapkan, nelayan Indonesia mencapai jumlah 2,6 juta orang atau setara dengan 6,44% nelayan yang beroperasi di seluruh dunia. Namun nasib […]
CABUT REGULASI ANTI MASYARAKAT PESISIR
Lautan Indonesia tak lepas dari sejumlah persoalan serius yang mengancamnya, diantaranya pembangunan ekstraktif sekaligus neo-ekstraktif yang terus didorong oleh Pemerintah Indonesia atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi. Proyek reklamasi, pertambangan pasir, dan industri pariwisata adalah tiga di antara pola pembangunan yang didorong secara massif oleh Pemerintah. Dalam praktiknya, Pemerintah bekerjasama dengan sektor swasta dalam mengekstraksi […]
MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN DALAM PROYEK PELABUHAN AMBON NEW PORT
Pelabuhan merupakan salah satu sarana penting dalam sektor Kelautan dan Perikanan. Menjadi tempat berlabuhnya kapal dan hasil perairan yang berhasil didapatkan nelayan, pelabuhan juga merupakan tempat berlabuh dan berlayarnya asa dan harapan akan hidup yang lebih baik. Namun sayangnya, pembangunan pelabuhan masih rawan tindakan destruktif yang berpengaruh buruk pada lingkungan. Tentunya kita masih ingat Makassar […]
URGENSI IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL – PART 2: ANTARA KEBERADAAN PERMEN ATR/ BPN NO. 17/ 2016 , SERUAN MASYARAKAT SIPIL, DAN PERINTAH PRESIDEN
Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan terobosan sekaligus melahirkan polemik dalam pengaturan agraria wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keunikan sebab mengatur wilayah yang berbatasan antara ruang darat dan ruang air. Pemberian hak atas […]
