HARI LINGKUNGAN HIDUP: STOP ALIH FUNGSI LAHAN, MANGROVE WAJIB DIPERBANYAK DAN DIPERTAHANKAN!

Indonesia sudah berada dalam pusaran krisis iklim. Daerah pesisir dan perairan laut menjadi “sasaran empuk” dampak dari perubahan iklim dengan adanya banjir yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Semarang, Pekalongan, dan daerah pesisir pulau Jawa lainnya. Kejadian ini bukan hanya merugikan secara materiil, namun juga membahayakan jiwa masyarakat yang terdampak. Bagaimana tidak, diakibatkan oleh […]

KENAIKAN PNBP PASCAPRODUKSI: DITOLAK NELAYAN, DIPERTANYAKAN DPR

Baru-baru ini sektor kelautan dan perikanan Indonesia digegerkan dengan isu adanya kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi  sebesar 5% dan 10%. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam PP tersebut dijabarkan […]

ANCAMAN BAGI LINGKUNGAN, PERPPU CIPTA KERJA MELEMAHKAN ESENSI PENGHITUNGAN DAYA DUKUNG ALAM DENGAN MENURUNKAN STATUS AMDAL MENJADI “TIDAK WAJIB”!

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja (CK) dibuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang problematik karena berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU CK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan inkonstitusional bersyarat.  Bukan hanya problematik karena bertentangan dengan UUD 1945, Perppu CK juga bertentangan dengan semangat keberlanjutan dan […]

HARI HAM NELAYAN DAN MASYARAKAT SIPIL: HAK NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK HIDUP DAN MELANJUTKAN HIDUP YANG SEJAHTERA, AMAN DAN TENTRAM

Sektor kelautan dan perikanan (KP) menjadi salah satu fokus program utama yang dijalankan Pemerintah. Hal ini dikarenakan industri kelautan dan perikanan merupakan bagian besar dari negara maritim kita yang menyumbang pemasukan negara cukup besar. Per tahun 2022 yang lalu, sektor KP turut menyumbang 1,79 Triliun Rupiah (KKP, 2023). Nelayan pun turut berkontribusi dalam pencapaian PNBP […]

POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 2

Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP) masih menghadapi persoalan rumit yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dalam artikel koalisi yang lalu, permasalahan yang dibahas adalah yang terjadi di sisi internasional, nasional, dan regional. Akar permasalahan lain yang masih belum mampu diselesaikan adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan kelembagaan pelindungan PMI Pelaut Perikanan dan ketimpangan […]

POTRET KERAWANAN KERJA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING: TINJAUAN HUKUM, HAM, DAN KELEMBAGAAN – PART 3

Jika sebelumnya sudah membahas perihal akar masalah yang terjadi di sisi internasional, nasional, dan regional hingga ke tumpang tindih kewenangan, pada part terakhir ini, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) sebagai bagian dari KORAL, kali ini akan membahas dua akar permasalahan terakhir dalam seri permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP) yaitu pertama, […]

CATATAN KORAL: PERPPU CIPTA KERJA  MENERABAS PUTUSAN MK DAN CACAT PROSEDURAL – SEBUAH KAJIAN DARI SEKTOR PERIKANAN*

Jakarta, 08 Januari 2023 – Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh wilayah pesisir dan laut yang mengisi 70% dari total luas wilayah kedaulatan Indonesia. Memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan luas sekitar 3,1 juta kilometer persegi, potensi perikanan di Indonesia tidak kalah besarnya. Kelompok-kelompok perikanan laut di Indonesia juga beragam; mulai dari ikan […]

PENGKHIANATAN DI AKHIR TAHUN: PEMERINTAH TERBITKAN PERPU CIPTA KERJA DILANDASI UNDANG-UNDANG INKONSTITUSIONAL*

Jakarta, 01 Januari 2023 – Seperti diketahui, Undang-Undang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan disahkan. MK juga memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana […]

NEGARA TETANGGA HANTAM TERUS PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA: KEDAULATAN DAN KERJASAMA ANTAR NEGARA JADI KUNCI UTAMA

Sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki luas perairan sekitar 75% dari total wilayahnya, Indonesia didaulat sebagai negara kepulauan dengan batas wilayah mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE). Namun nyatanya, hak berdaulat […]