KOMITMEN PEMERINTAH ATAS PELARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG DIPERTANYAKAN

Kembali didemo nelayan, peraturan pelarangan penggunaan cantrang kembali dipertanyakan. Sebelumnya pada 19 Januari 2022 yang lalu, sejumlah nelayan eks kapal cantrang di Kota Tegal menggelar aksi dengan memblokade Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal. Mereka meminta pemerintah mempercepat proses izin peralihan alat tangkap cantrang menjadi jaring tarik berkantong. Hal ini tentunya dikarenakan buntut dari pemulangan […]

PERIKANAN TANGKAP TERUKUR: BETULKAN BEBAS DARI PIHAK ASING?

Masih segar di ingatan para pemerhati kelautan dan perikanan mengenai kasus Pelabuhan Benjina. Pelabuhan yang terletak di timur Indonesia, tepatnya di Kepulauan Aru, Maluku yang sempat menggemparkan dunia kelautan dan perikanan beberapa tahun lalu. Pelabuhan ini dikelola oleh pihak swasta dan sempat beroperasi hingga 2014, namun aktivitasnya ibarat lentera kekurangan minyak dan perlahan redup. Terutama […]

DFW SEBUT MASIH BANYAK KAPAL NELAYAN BELUM TERDAFTAR OLEH PEMERINTAH

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan bahwa masih banyak kapal berukuran kecil milik nelayan yang belum terdaftar oleh pemerintah sehingga juga menjadi tantangan dalam menerapkan kebijakan penangkapan terukur. Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah belum pernah melakukan kegiatan sensus kapal ikan, sehingga jumlah kapal yang teregistrasi diperkirakan jauh dari angka yang […]

IOJI BERI EMPAT SARAN PERBAIKAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

Lembaga kajian dan advokasi kelautan, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyampaikan empat kebutuhan perbaikan kebijakan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. Hal pertama ialah penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan kecil; antara lain penampungan ikan (seperti cold storage), pelabuhan pendaratan ikan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan akses, atau jalan […]

AKANKAH KEADILAN PERIKANAN TERUKUR BISA DIREALISASIKAN?

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan agenda besar mereka pada tahun 2022, yaitu implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang akan dilakukan sepanjang tahun ini. Tidak lain dan tidak bukan, tentunya implementasi dari kebijakan yang menurut KORAL kurang tepat dan presisi ini, adalah guna mengejar target nilai ekspor perikanan tahun ini sebesar yang menginjak angka […]

EKONOMI ATAU EKOLOGI: APAKAH KEBERLANJUTAN HANYA FIKSI BELAKA?

Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Bukan hanya Indonesia saja, namun 70 persen luas bumi ini adalah lautan dan maka dari itu, tidak heran jika […]

KEBERADAAN TAMBANG EMAS DI TANAH SANGIHE: DAMPAK UNDANG-UNDANG DAN REGULASI YANG CUMA JADI PEMANIS

Tragedi lingkungan yang baru sudah tiba di depan mata. Pertambangan emas di Pulau  Sangihe Sulawesi Utara menjadi topik pencemaran lingkungan yang muncul ke permukaan dan ramai dibicarakan belakangan ini. April 2021 yang lalu, lebih dari setengah kawasan Pulau Sangihe dinyatakan sebagai wilayah pertambangan emas milik PT.Tambang Mas Sangihe (TMS). Hal ini diungkapkan anggota DPRD Sulawesi Utara, Winsulangi Salindeho, dari daerah pemilihan Nusa Utara (Sangihe, Sitaro, dan Talaud), saat […]

AWASI LUMBUNG IKAN NASIONAL: BUKAN PROYEK ABAL-ABAL YANG RAWAN EKSPLOITASI DAN KETIMPANGAN

Proyek Lumbung Ikan Nasional bukan hal baru bagi khalayak Indonesia. Proyek Lumbung Ikan Nasional sudah direncanakan sejak kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 20101. Proyek nasional tersebut diharapkan menjadikan Maluku sebagai pusat ekonomi kelautan yang baru di Indonesia Timur. Wacana ini bergulir lantaran Maluku mempunyai potensi perikanan yang besar lebih dari 20 persen […]

ATURAN BARU MENGENAI CANTRANG DAN SEJUMLAH POLEMIKNYA

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi mengeluarkan aturan tentang larangan alat penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan. Satu di antaranya adalah cantrang. Aturan baru yang dikeluarkan oleh KKP terkait cantrang adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di […]