PASTIKAN KETAATAN SEKTOR SWASTA DALAM PENGURUSAN PKKPRL AGAR SELARAS DAN KONSISTEN DENGAN AMDAL
Baru-baru ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengimbau perusahaan yang memanfaatkan ruang laut untuk segera mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Sebagai contoh, KKP sendiri telah menerbitkan empat dokumen PKKPRL bagi tiga pelaku usaha di Sulawesi Tenggara dengan capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,36 […]
ADA SINDIKAT PEMALSUAN DOKUMEN PERIZINAN PERIKANAN DI PANTURA
Pada tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membongkar sindikat pemalsuan SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan di wilayah Pantai Utara Jawa. Tersangka berinisial MAW merupakan pemilik modal, menyewa sebuah kapal bernama KM.CL dan selanjutnya membeli dokumen perizinan berusaha dari tersangka T yang selanjutnya diketahui merupakan dokumen palsu (Investor.ID, 2022). KM.CL tersebut kemudian diganti […]
KKP SIAPKAN LANGKAH PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Baru-baru ini, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, guna mendukung penuh peta jalan (roadmap) ekonomi biru (Neraca, 2023). Tugas pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yang merupakan amanat Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan […]
“UNGKAPAN SAYANG” PEMERINTAH UNTUK AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN INDONESIA
Tahun 2023 masih pada kuartal pertama, namun pemerintah Indonesia sudah dua kali memberikan “ungkapan sayang” untuk awak kapal perikanan (AKP) migran. Dalam sejumlah kesempatan, terungkap sinyal komitmen untuk pembenahan tata kelola pelindungan AKP migran Indonesia. Greenpeace Indonesia dan sejumlah organisasi memandang momentum ini penting menjadi dorongan bagi pemerintah yang hingga kini dinilai belum maksimal dalam […]
EKOSISTEM KARBON BIRU: LEMBAGA, REGULASI, DAN MASYARAKAT ADAT – PART II
Pada bagian pertama (BACA: Ekosistem Karbon Biru: Lemabaga, Regulasi, dan Masyarakat Adat – Part I), KORAL telah membahas mengenai pentingan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga serta komitmen Pemerintah dalam menyusun regulasi dan proyek nasional yang pro ekosistem karbon biru (EKB). Namun kedua hal tersebut tidak dapat terlaksana dengan maksimal tanpa adanya pengawasan dan penertiban. Disinilah […]
EKOSISTEM KARBON BIRU: LEMBAGA, REGULASI, DAN MASYARAKAT ADAT – PART I
Kita mungkin pernah mendengar bahwa aktivitas manusia menghasilkan residu yang disebut dengan karbon. Sobat KORAL juga telah mendengar bahwa gas-gas ini mengubah iklim dunia, dan bukan dengan cara yang baik. Salah satu hal yang mungkin belum pernah didengar adalah laut ekosistem pesisir kita menyediakan cara alami untuk mengurangi dampak gas rumah kaca di atmosfer kita, […]
PENYALURAN PROGRAM KREDIT NELAYAN DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Skema kredit murah yang disediakan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) belum optimal memberikan pelayanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil atau nelayan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh. Abdi Suhufan menuturkan bahwa kredit murah tersebut padahal sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usaha. Dalam 5 […]
PENDISTRIBUSIAN BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN MASUK BABAK BARU, JANGAN LUPA MASALAH “LAMA”
Baru-baru ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong akses bagi nelayan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan PT Pertamina Patra Niaga telah menandatangi nota kesepakatan terkait hal tersebut pada Kamis 2 Februari yang lalu. Nicke Widyawati selaku Direktur Utama […]
DALAM DIAM MENGINTAI: ANCAMAN PRIVATISASI DALAM PERPPU CIPTA KERJA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah dirilis di akhir tahun 2022. Peraturan yang sering disingkat Perppu CK tersebut menghadirkan ancaman yang mengintai dalam diam: privatisasi dalam sektor kelautan dan perikanan. Privatisasi Dimuluskan Perppu Cipta Kerja, Dirayakan Oligarki Privatisasi perikanan ini terlihat dari beberapa poin yaitu investasi dan industrialisasi […]
PERUBAHAN IKLIM MENGANCAM NELAYAN, PENTINGNYA RUU KEADILAN IKLIM
Dampak perubahan iklim kian terasa, terutama bagi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir di Indonesia. Sebagai pihak yang paling riskan dan terancam, para nelayan pun melakukan sejumlah upaya untuk memperlambat krisis iklim. Salah satu yang dilakukan adalah membuka ruang diskusi guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam melawan krisis iklim. “Ini merupakan wujud […]
