Pada bulan Februari 2024, Pemerintah Indonesia dan Spanyol telah mencapai kesepakatan yang signifikan dengan menandatangani Perjanjian Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) untuk Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di Madrid, Spanyol. MRA ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri, untuk meningkatkan perlindungan bagi Awak Kapal Penangkap Ikan Indonesia (AKP) yang bekerja di perairan Spanyol.
Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat jaminan perlindungan bagi AKP, menggarisbawahi pentingnya keamanan dan kesejahteraan mereka saat beroperasi di perairan Spanyol. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap keselamatan dan kesejahteraan Awak Kapal Perikanan, tetapi juga menegaskan kerjasama yang erat antara kedua negara dalam hal perlindungan pekerja migran.
Apresiasi yang diberikan oleh Konfederasi Perikanan Spanyol (CEPESCA) menunjukkan pengakuan terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan standar perlindungan bagi AKP yang bekerja di perairan Spanyol. Ini merupakan langkah positif menuju pembangunan hubungan bilateral yang lebih kuat di bidang kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Spanyol.
Peningkatan Standar Perlindungan Pekerja Perikanan Indonesia di Spanyol
Perjanjian Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) yang baru-baru ini ditandatangani antara Indonesia dan Spanyol merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dalam memastikan standar perlindungan dan keselamatan bagi AKP Indonesia yang bekerja di perairan Spanyol. Proses negosiasi yang berlangsung selama dua tahun sejak 2022 memastikan bahwa standar sertifikasi yang diterapkan oleh Indonesia, terutama berdasarkan Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan Awak Kapal Penangkap Ikan (STCWF) Organisasi Maritim Internasional (IMO) tahun 1995, diakui secara internasional.
Salah satu poin penting dari MRA adalah kesepakatan verifikasi elektronik cepat untuk memeriksa keaslian sertifikasi. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dua website untuk validasi keaslian sertifikat yang diterbitkan, memungkinkan pemerintah Spanyol untuk memverifikasi langsung seluruh dokumen yang diajukan AKP Indonesia di Spanyol. Tautannya adalah https://akapi.kkp.go.id/auth/login dan https://pelaut.dephub.go.id.
Selain itu, MRA juga menetapkan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan inspeksi fasilitas secara berkala di pusat pelatihan berdasarkan STCW-F 1995. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa fasilitas di kapal Spanyol tempat AKP bekerja, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan. Ketegasan pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti perjanjian ini sangat penting untuk melindungi AKP migran Indonesia.
Tantangan dan Langkah ke Depan
Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam implementasi Perjanjian Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) untuk melindungi AKP Indonesia di Spanyol memang memerlukan perhatian yang serius. Beberapa langkah dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini:
1. Meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan
Pemerintah Indonesia perlu fokus pada peningkatan standar kompetensi lulusan dalam negeri, khususnya melalui sekolah menengah atas dan politeknik perikanan. Hal ini perlu dilakukan agar sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan dapat bersaing dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan seperti Spanyol, sesuai dengan Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan Awak Kapal Penangkap Ikan (STCWF) 1995.
2. Koordinasi dan Sosialisasi Intensif
Penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi perjanjian ini secara intensif, terutama dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri RI. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses administrasi dan sosialisasi langsung kepada ABK Indonesia di Spanyol, sehingga mereka dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan MRA. Dengan melakukan upaya ini, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam implementasi perjanjian ini untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri.
3. Pengembangan MRA Serupa dengan Negara Lain
Perlunya mengembangkan MRA serupa dengan negara tujuan lain dimana sebagian besar AKP Indonesia ditempatkan, seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan Taiwan. Perjanjian MRA dengan Spanyol dapat menjadi acuan penerapannya melalui kerja sama di negara tujuan lainnya. Upaya ini akan memastikan standar perlindungan yang komprehensif bagi seluruh AKP migran Indonesia. Selain itu, AKP Indonesia dapat diakui standar dan kemampuannya serta dapat diterapkan secara internasional.
Perjanjian Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) antara Indonesia dan Spanyol adalah langkah awal yang sangat penting dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan AKP Indonesia di seluruh dunia. Dengan peningkatan sertifikasi dan standar kompetensi yang dihasilkan dari MRA ini, AKP dapat bekerja dalam kondisi yang lebih aman dan sesuai, mendapatkan perlindungan dari kedua pemerintah, dan merasakan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
Perlindungan yang diberikan oleh MRA tidak hanya mencakup aspek teknis terkait dengan standar sertifikasi, tetapi juga mencakup upaya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Spanyol dalam memastikan bahwa AKP Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak yang setara dengan pekerja lokal di Spanyol. Ini merupakan langkah yang sangat positif dalam memastikan bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di tempat-tempat kerja di luar negeri.
Selain itu, harapan untuk terus mendorong upaya kerja sama serupa dengan negara lain adalah sangat relevan. Dengan adanya kerja sama yang lebih luas, Indonesia dapat memastikan bahwa hak dan kesejahteraan AKP diakui dan dilindungi di mana pun mereka bekerja secara global. Ini tidak hanya menguntungkan bagi AKP Indonesia secara langsung, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran secara umum, yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang mendasar.
***
Sumber Utama: DFW Indonesia
