SULAWESI UTARA DIDESAK MEMBENTUK PERATURAN DAERAH UNTUK PERLINDUNGAN YANG LEBIH BAIK TERHADAP PEKERJA PERIKANAN
URGENSI IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL – PART 2: ANTARA KEBERADAAN PERMEN ATR/ BPN NO. 17/ 2016 , SERUAN MASYARAKAT SIPIL, DAN PERINTAH PRESIDEN
Kaji Ulang dan Libatkan Seluruh Pihak Dalam Rencana Pemerintah Australia Menyetujui Pelepasan Minyak, Bahan Radioaktif dan Racun Lain di Laut Dekat Indonesia