TEROR KAPAL IKAN ASING VIETNAM MASIH MENGHANTUI LAUT INDONESIA
Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengungkapkan temuan soal terdeteksinya 42 kapal ikan asing (KIA) Vietnam di perairan Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara (non-sengketa), pada Juni 2022 berdasarkan hasil pengecekan citra satelit. Senior Analyst IOJI Imam Prakoso dalam jumpa pers daring di Jakarta pada Kamis (11/8/2022) mengatakan angka tersebut tercatat meningkat sejak Februari 2022. Imam mengungkapkan […]
HAK ATAS TANAH (HAT) KEPADA MASYARAKAT YANG TINGGAL DI ATAS AIR: REZIM AGARARIA VERSUS PENGELOLAAN RUANG LAUT
Dalam tata kelola sumber daya alam, Indonesia memiliki lembaga yang mempunyai wewenangnya masing-masing dan agenda yang beraneka ragam. Pengelolaan sumber daya kelautan dan daerah pesisir mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan bidang yang ada didaratan misalnya kehutanan. Hal ini menjadikan pengelolaan ruang laut lebih kompleks. Dalam “Tinjauan dan Contoh Peraturan Perundang-undangan Dalam Pengelolaan Pesisir di Daerah” […]
AUDIENSI KORAL DENGAN KKP TERKAIT SANGIHE: BAGAIMANA KELANJUTANNYA?
Koalisi KORAL bersama-sama dengan Save Sangihe Island (SSI) pada 7 Juli 2022 yang lalu, melakukan aksi unjuk rasa didepan Ditjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM), sebagai upaya penolakan aktivitas pertambangan emas di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Selain aksi unjuk rasa damai di kedua tempat, Koalisi SSI dan Koalisi KORAL juga melakukan audiensi dengan […]
ANTARA PERTAMBANGAN, NELAYAN, DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
Aktivitas pertambangan sudah menjadi hal yang dikenal luas oleh masyarakat. Mulai dari aktivitas pertambangan besar seperti tambang emas, minyak, batu bara dan timah oleh perusahaan-perusahaan asing, hingga pertambangan kecil yang dilakukan oleh individual atau dikenal dengan petambang tradisional. Diambil dari data yang dibagikan oleh Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba), tahun lalu realisasi Penerimaan Negara […]
MENANTI PENGESAHAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT BAGI KEADILAN MERATA UNTUK MASYARAKAT PESISIR
Indonesia merupakan negara kesatuan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara kepulauan, tentunya wilayah pesisir Indonesia tersedia pada tiap daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darah dan laut seperti yang dituliskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.27 […]
SANGIHE, NASIBMU KINI…
Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah mengutarakan hal ini; Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Mungkin kalimat legendaris ini, bak ramalan yang terbukti kebenarannya. Alih-alih melangkah maju, membela hak masyarakat untuk menjaga kelestarian tanah leluhur yang susah payah dimenangkan dari penjajah, nyatanya masyarakat Indonesia masih harus […]
94% AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI
Sebagian besar awak kapal penangkap ikan domestik tidak memiliki sertifikasi untuk bekerja di kapal penangkap ikan dan di laut. Hal ini cukup ironis, mengingat akan mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan personel kapal penangkap ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Tenaga Kerja harus berkoordinasi, bersama-sama memantau atau memeriksa, dan menertibkan pemilik kapal dan perusahaan yang menggunakan […]
CABUT REGULASI ANTI MASYARAKAT PESISIR
Lautan Indonesia tak lepas dari sejumlah persoalan serius yang mengancamnya, diantaranya pembangunan ekstraktif sekaligus neo-ekstraktif yang terus didorong oleh Pemerintah Indonesia atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi. Proyek reklamasi, pertambangan pasir, dan industri pariwisata adalah tiga di antara pola pembangunan yang didorong secara massif oleh Pemerintah. Dalam praktiknya, Pemerintah bekerjasama dengan sektor swasta dalam mengekstraksi […]
UNREPORTED FISHING MERAJA DI AWAL BULAN JUNI
Berbagai aksi penangkapan ikan yang ilegal dan tidak dilaporkan atau illegal unregulated unreported fishing (IUUF) masih meraja di perairan Indonesia. Memasuki akhir kuartal ke-2 tahun 2022, laporan mengenai penangkapan dan penindakan oknum IUUF di perairan Indonesia kembali muncul ke permukaan. Kasus pertama di minggu awal bulan Juni adalah terungkapnya pencurian ikan dalam perikanan skala kecil […]
TUNTUT PERBAIKAN TATA KELOLA PEREKRUTAN ABK PERIKANAN, TIGA MANTAN ABK GUGAT PRESIDEN KE PTUN
Tiga mantan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing mendaftarkan gugatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Gugatan tersebut berisi tuntutan kepada Presiden RI untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal […]
