Menghadapi perubahan iklim, sektor perikanan Indonesia akan terdampak buruk dalam puluhan tahun ke depan. Serangkaian temuan ilmiah yang ditemukan gabungan tim riset KKP, World Bank, University of British Columbia, serta David dan Lucile Packard Foundation tersebut dipaparkan dalam peluncuran buku dan diskusi “Hot Water Rising: The Impact of Climate Change on Indonesia’s Fisheries and Coastal Communities” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Selasa, 26 September 2023.
Pembangunan Berketahanan Iklim telah menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 pada poin enam yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Maka dari itu kebijakan perlu disusun berdasarkan temuan ilmiah dan perlu terus diperbaharui. “Kajian yang dijabarkan melalui buku Hot Water Rising sangat diharapkan menjadi dasar keilmuan dari berbagai kebijakan terkait. Selain itu, juga menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim dan berkontribusi dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Victor Gustaaf Manoppo Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut saat memberikan pidato kuncinya.
Senada dengan Victor, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Muhammad Yusuf juga menyampaikan bahwa hasil temuan ilmiah ini merupakan implementasi science to policy dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim pada sektor perikanan dan sumber daya alam pesisir.
Peneliti KKP Fegi Nurhabni dan ekonom senior World Bank David Kaczan memaparkan bahwa laut Indonesia telah menghangat lebih dari 0,5˚ C dan akan terus menghangat dalam puluhan tahun ke depan. Skenario emisi global rendah (SSP1-2.6) melalui upaya mitigasi di masa depan memperkirakan kenaikan suhu permukaan laut sebanyak 0,86˚ C, sedangkan skenario emisi global tinggi (SSP1-8.5) tanpa upaya mitigasi memperkirakan kenaikan mencapai 3,68˚ C.
Peningkatan CO2 dan temperatur atmosfer akan mengubah kondisi laut mencakup penurunan tingkat keasaman, kadar oksigen, dan tingkat salinitas laut sehingga mempengaruhi populasi, persebaran, dan perilaku migrasi biota laut. Semua jenis ikan yang dievaluasi (47 spesies perikanan penting) akan terdampak namun spesies demersal yang hidup di perairan dangkal akan terdampak paling besar dan beberapa spesies pelagis.
Mengacu pada potensi tangkapan maksimum pada 2010, penurunan hasil tangkapan ikan sebesar 20 – 30% diprediksi akan terjadi pada skenario emisi tinggi pada tahun 2050, sedangkan pada skenario emisi rendah, penurunan tangkapan ikan akan terjadi mencapai 20% di beberapa daerah dan 5-15% pada kebanyakan daerah. Beberapa jenis tangkapan ikan yang paling terdampak itu adalah sarden (Sardinella gibbosa dan S. lemuru), selar tetengkek (Megalaspis cordyla), makarel (i dan S. guttatus) dan cakalang (Katsuwonus pelamis).
Penurunan tangkapan ini akan menjadi sebab penurunan pendapatan ekonomi sektor perikanan sebesar 10-22% pada tahun 2050 dengan penurunan pendapatan terbesar akan dirasakan oleh nelayan skala kecil (17-19%) karena ketergantungannya pada spesies yang lebih rentan terhadap perubahan iklim daripada perikanan skala besar atau industri (13-14%).
Ditambah dengan faktor eksploitasi berlebih akibat tata kelola yang buruk, penurunan hasil tangkapan akan berlipat ganda hingga mengancam kelangsungan hidup stok ikan. Proyeksi kerugian ekonomi pada situasi pengelolaan yang buruk dapat mencapai 28-30% pada 2050.
Komunitas masyarakat pesisir di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, 714, 718 atau secara berturut-turut adalah wilayah perairan Kalimantan Timur dan Selatan, Sulawesi Selatan, Laut Banda, Arafura, dan Timor. Beberapa wilayah ini diproyeksikan memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya perikanan yang akan terdampak serta memiliki kapasitas adaptasi iklim yang rendah pada infrastruktur dan pelayanan sosial.
Fegi dan David menyampaikan bahwa respon adaptasi dan intervensi berkelanjutan dapat mengurangi dampak perubahan iklim pada sektor perikanan melalui strategi yang mereka sebut “Blue Fish World” yakni dunia di mana kerugian ekonomi dan kerusakan ekosistem akibat perubahan iklim dapat dimitigasi melalui sistem tata kelola perikanan yang tangguh dan adaptif serta perencanaan wilayah dan perlindungan ekosistem pesisir.
Strategi ini diimplementasikan dalam tiga sektor: perlindungan ekosistem pesisir, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta memperkuat masyarakat pesisir dan ekonomi lokal. Ketangguhan pendanaan program pembangunan dapat dilakukan melalui mekanisme pendanaan pada instrumen pendanaan biru (blue finance). Namun pendanaan ini membutuhkan serangkaian kebijakan dan desain kerja yang perlu disusun terlebih dahulu.
Temuan ilmiah ini dapat menjadi landasan perencanaan berbagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan perikanan dalam menghadapi perubahan iklim yang sedang berlangsung. Langkah mitigasi yang tangguh dan adaptif di tingkat nasional diperlukan untuk merumuskan serangkaian kebijakan yang dapat diturunkan pada skala lokal sebagai respon situasi skenario rendah maupun tinggi emisi karbon global. Daerah dengan sektor perikanan yang paling terdampak telah menjadi prioritas program KKP dan memerlukan implementasi yang efektif dalam hal transportasi dan logistik, bantuan desa nelayan, dan program perlindungan sosial.
***
Sumber utama: Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
