Pada seminar “Maritime Security for a Sustainable Economy” yang digelar oleh Kedutaan Besar Norwegia dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada 30 April 2024, mengangkat tema pentingnya keamanan maritim dalam mencapai ekonomi laut yang berkelanjutan. Dalam acara ini, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor membahas tantangan dan strategi yang perlu diadopsi untuk mengelola wilayah laut dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam seminar sudah menyoroti berbagai aspek positif dan langkah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Norwegia. Namun, masih terdapat beberapa point penting untuk meningkatkan ekonomi laut berkelanjutan.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meskipun Norwegia dan Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap keamanan maritim dan ekonomi laut berkelanjutan, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, meskipun Indonesia telah menerbitkan Visi Ekonomi Biru 2045 dengan target ambisius, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) masih marak terjadi. Ini menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif atau kurangnya pengawasan dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur
Sementara Norwegia unggul dalam teknologi maritim canggih, seperti pengawasan satelit yang disediakan oleh Kongsberg Satellite Services (KSAT), Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan teknologi. Optimalisasi peraturan perundangan dan integrasi sistem informasi maritim nasional, seperti yang direkomendasikan oleh Laksamana Madya TNI Andi Abdul Azis, membutuhkan investasi besar dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Tanpa dukungan teknologi tinggi yang memadai, pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia mungkin tidak akan maksimal.
Isu Sosial dan Ekonomi di Kalangan Masyarakat Pesisir
Kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut juga menjadi isu krusial yang harus diperhatikan. Peningkatan keamanan maritim tidak hanya berarti penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap komunitas lokal. Langkah-langkah keamanan yang ketat tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir bisa menimbulkan resistensi dan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir harus menjadi bagian dari strategi keamanan maritim.
Kerjasama Internasional dan Regional
Seminar tersebut juga menekankan pentingnya kerjasama regional dalam menjaga keamanan maritim. Berbagai negara di kawasan Asia memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda-beda, yang rentan terhadap konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk terus memfasilitasi dialog dan negosiasi yang konstruktif untuk memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama secara efektif demi keamanan maritim yang berkelanjutan.
Keamanan maritim memang merupakan prasyarat penting untuk mencapai ekonomi laut yang berkelanjutan. Namun, tantangan implementasi di lapangan, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat pesisir harus mendapat perhatian serius. Selain itu, kerjasama internasional yang erat dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif.
Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan tantangan yang ada, diharapkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dan Norwegia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan ekonomi laut berkelanjutan. Keamanan maritim yang kuat dan inklusif tidak hanya akan melindungi sumber daya laut, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada laut.
***
Sumber Utama: Indonesia Ocean Justice Initiative
