Sebagai negara demokrasi, saat ini Indonesia sedang berada di puncak pesta demokrasi. Seperti yang Sobat KORAL ketahui, dalam waktu dekat ini masyarakat Indonesia akan serentak memilih kepala negara setelah dua kali masa jabatan Presiden Joko Widodo. Terdapat tiga calon kandidat yang akan maju menjadi calon kepala negara Indonesia. Momentum ini penting untuk mengkritisi visi, misi, dan program kerja dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden terutama pada sektor kelautan dan perikanan.
Indonesia sebagai bagian aktif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyepakati pembangunan untuk keselamatan bumi melalui program Sustainable Development Goals (SDGs). Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu poin SDGs 14 yang berisi tentang “Menjaga Ekosistem Laut”. Sudah optimalkah program pemerintah dalam merealisasikan SDGs terutama poin 14? Salah satu target yang ingin dicapai saat ini adalah mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk kesejahteraan nelayan Indonesia.
Menyimak apa yang sudah disampaikan dan dipaparkan calon kepala negara pada debat cawapres lalu, mereka sepakat bahwa salah satu fokus isu yang sedang didalami saat ini adalah isu kelestarian lingkungan. Sangat disayangkan, pada debat tersebut, cawapres hanya menyinggung mengenai greenflation saja. Pola diksi yang disampaikan sebetulnya sudah saling melengkapi karena besarnya cakupan materi yang dibahas dan secara umum menekankan pada keberlanjutan pembangunan. Kelestarian alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi segenap warga negara adalah kunci penting untuk mendorong kemajuan di masa depan. Namun, pada hal ini belum adanya pembahasan lebih lanjut mengenai isu pelestarian laut secara mendetail.
Padahal dalam mencapai ekonomi laut berkelanjutan tidak hanya tentang menjaga kelestarian lingkungan saja, tetapi juga terkait dengan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera serta lingkungan laut yang sehat dan perekonomian nasional yang berkembang. Memperluas moratorium alih fungsi hutan primer hingga meliputi seluruh ekosistem mangrove dapat mencegah kerusakan mangrove, serta mendukung sasaran restorasi mangrove yang ada saat ini. Laporan ini juga merekomendasikan langkah-langkah untuk mengurangi sampah plastik di laut, termasuk dengan menetapkan persyaratan minimum kandungan bahan daur ulang di dalam produk-produk tertentu dan memperluas larangan penggunaan produk-produk plastik yang dapat digantikan. Upaya untuk mengatur arus pengunjung ke destinasi wisata pesisir dan laut juga dapat ditingkatkan. Sebagai bahan informasi berbagai investasi dan kebijakan nasional, serta agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang keuangan biru, maka pemerintah dapat melanjutkan upaya untuk meningkatkan data dan penghitungan jasa ekosistem, seperti potensi karbon yang tersimpan, habitat bagi keanekaragaman hayati, dan perlindungan dari badai.
Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional . Dengan memfokuskan kembali kegiatan ekonomi dan menghasilkan model ekonomi dan bisnis baru yang inovatif dapat berkontribusi pada produksi dan kesehatan laut. Dalam menggabungkan data statistik dan keahlian OECD untuk menyediakan bukti dan dukungan kebijakan yang komprehensif bagi negara-negara berkembang dan komunitas internasional, kegiatan seperti ini dapat membantu dalam tantangan global. Kita dapat menekan angka kelaparan, kemiskinan, dan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, serta bisa memerangi perubahan iklim. Laporan ini mendorong pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan sebagai katalisator pembangunan jangka panjang, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
***
